contoh peraturan daerah kabupaten kota. . contoh peraturan daerah kabupaten kota

DPRD memiliki fungsinya sendiri, yaitu: 1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota terdiri dari 6 (enam) kegiatan dan 22 (dua puluh. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum. NTB Online untuk Aksi Daerah Pemberantasan Korupsi Wewenang Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA) dan Perpanjangan Pengesahan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA) 21. 000 – 13. Kabupaten/Kota adalah Kabupaten/Kota setempat; 2. Contoh Peraturan DPRD Kabupaten yaitu Peraturan DPRD Kabupaten Buleleng Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Tertib. DPRD kabupaten, dan anggota DPRD kota. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 5 Tahun 2016 tentang Penyelengggaraan Kearsipan (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 90); 18. Pasal 8 (1) Jenis Peraturan Perundang-undangan selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) mencakup peraturan. CATATAN: Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Agustus 2021. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2011 Nomor 1); 26. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Desa. 32 Tahun 2004. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 11 Tahun 2013. Kurang dari 11. Peraturan perundang-undangan tersebut di atas diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau dibentuk. 3. Pasal 158 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai bahwa penentuan bilangan pembagi pemilih dilakukan dengan cara mendasarkan pada hasil pemilihan umum di daerah pemilihan. 7. Apabila rancangan diusulkan oleh DPRD Kabupaten/Kota maka proses penyusunan adalah: 1. Peraturan daerah adalah Peraturan Daerah Provinsi dan/atau peraturan daerah Kabupaten/kota. pemerintah, pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Kabupaten/Kota. Lalu pada Pasal 148 disebutkan jika DPRD kabupaten/kota merupakan lembaga perwakilan rakyat daerah kabupaten/kota yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemda kabupaten/kota. 10 Tahun 2004 tentang pembentukan peraturan perundang- undangan peraturan daerah adalah peraturan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan persetujuan bersama kepala daerah. apartemen dan asrama dari satu perkotaan lintas Kabupaten/Kota. Disamping uraian materi, modul ini juga dilengkapi dengan tugas maupun. UJI MATERI MAHKAMAH KONSTITUSI. Kab Pemalang RMP RSP RPL HP : 27 Maret 2019 : 29 Maret 2019 : 23 April 2019 : 3 Hari 6 Rp66,300,000 3 Irbanwil III 8 Pengawasan dengan tujuan tertentu Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SMA/SMK Swasta Untuk memastikan bahwa Bantuan Operasional Sekolah telah. idPERATURAN DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH NOMOR TAHUN 2020 TENTANG KAWASAN TANPA ROKOK DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI HULU SUNGAI TENGAH, Menimbang: a. 16/PRT/M/2009 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten merupakan tindak lanjut dari pelaksanaan ketentuan Pasal 11 ayat (2) Undang-Undang Nomor 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang. 8. Provinsi Papua ke masing-masing Rekening Kas Umum Daerah Kabupaten/Kota. HAS Natabaya (2006: 191) mengajukan dua usul untuk menyelesaikan dualisme itu. (TP3 Nomor 160) E. Pasal 18A dalam UUD 1945 menjelaskan mengenai hubungan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. . Bagikan. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota. Diterangkan Kemenkumham, setidaknya ada empat fungsi Perda: 1. Jawaban: yang disebutkan dalam UUD 1945 pasal 18 ayat 3: “Pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota memiliki Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang anggota-anggotanya dipilih melalui pemilihan umum”. Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Malang Nomor 1 Tahun 2021 PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 9 TAHUN 2016 TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH MATERI POKOK PERATURAN Abstrak. Peraturan daerah ditetapkan oleh kepala daerah setelah mendapat persetujuan bersama DPRD. Kabupaten/Kota diatur dalam Peraturan DPRD tentang Tata Tertib. Bambang Setyadi, M. Peraturan Bupati Bogor Nomor 72 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan (Berita. Pemerintahan daerah provinsi dan pemerintahan daerah Kabupaten/Kota mengatur dan mengurus urusan. Peraturan. Perspektif Peraturan Daerah. Peraturan Daerah yang ditetapkan oleh daerah tidak boleh. PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 20 TAHUN 2016 TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH. 000 – 19. 2. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentangkota kepada KPU Kabupaten/Kota dan Bawaslu Kabupaten/Kota dituangkan dalam NPHD dan ditandatangani oleh:18 11 Ibid, Pasal 9 ayat (5). DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BADUNG dan BUPATI BADUNG MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA INDUK PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN KABUPATEN BADUNG TAHUN 2017-2025. Penyusunan LPPD mempedomani Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 tentang Laporan dan. Papua Barat serta Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2020 tentang Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 40); 5. Walaupun sudah diusahakan sesempurna dan sebaik mungkin, tetap saja Naskah Akademik ini masih akan mengandung sejumlah kekurangan baik lingkup materi. Undang-Undang Dasar 1945; 2. Tempat Tujuan adalah tempat/kota yang menjadi tujuan perjalanan dinas. 27 Sementara Executive Review terhadap Peraturan Daerah Provinsi dan 23 UU 23/2014 Pasal 251 ayat (8). ”. Kuorum adalah jumlah minimum anggota KPU, KPUAtas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2009-2029. Kab Pekalongan 3. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P. Rancangan Perda Kabupaten/Kota dapat diusulkan oleh DPRD Kabupaten/Kota atau Bupati/Walikota Gubernur. Konsiderans diawali dengan kata Menimbang. Penyediaan sarana dan prasarana umum serta penanganan bidang kesehatan. B. 18: Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 21 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Sampah: Lihat: 10. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota. 5. 12. bahwa sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor. Judul. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota adalah peraturan Perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dengan persetujuan bersama Bupati/Walikota3. Peraturan Daerah Kabupaten. Perda Kabupaten atau Kota merupakan Peraturan Perundang-undangan yang dibuat dan disusun oleh DPD Kabupaten atau Kota dengan persetujuan bersama Walikota atau. internal Dinas Perpustakaan Umum Kabupaten/Kota, pilih sesuai kategori/tipe perpustakaan berikut: Dinas Perpustakaan Kabupaten/Kota Tipe A: a. Pembentukan peraturan daerah dibantu oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah provinsi maupun kabupaten/kota. Abdul Djalil Hakim. Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bogor Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pajak Daerah. Perencanaan penyusunan peraturan daerah provinsi dilakukan dalam. Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bojonegoro (Lembaran Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2021 Nomor 8); MEMUTUSKAN : PERATURAN BUPATI 'PENTANG SISTEM DAN PROSEDUR PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO Pasal 1 Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan : 2. Buku ini berisi penjelasan mengenai jenis, objek, subjek, tarif, penghitungan, pembayaran, dan penagihan pajak. 8. 7. 11. 5. go. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 7. Melihat keterkaitannya dengan peraturan perundang-undangan lainnya sehingga jelas kedudukan dan ketentuan yang diaturnya; 4. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung No. Pengudangan. Lihat selengkapnyaBu GURUKU 22/11/2020 0 461 1 minute read Peraturan Daerah Kabupaten atau Kota ADVERTISEMENT Peraturan Daerah Kabupaten atau Kota, Peraturan Daerah ( Perda) Kabupaten/Kota. go. Perda adalah penjabaran lebih lanjut mengenai peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dengan memperhatikan ciri khas masing-masing. Peraturan Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Perkada adalah peraturan gubernur dan peraturan bupati/wali kota. Laporan Hasil Pemeriksaan Atas Laporan Keuangan Tahun 2015. Perda Kota Yogyakarta 16 September 2015. Peraturan Daerah Provinsi. Tahap Perencanaan Perda a. Peraturan Daerah 10 April,. Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota 44 3. Rancangan Peraturan Daerah Provinsi, Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota sebagai solusi terhadap permasalahan dan kebutuhan hukum masyarakat. Peraturan Presiden ; Peraturan Daerah Provinsi; Peraturan Kabupaten atau Kota; Baca juga: Menurut Yasonna, Ini Undang-Undang yang Bakal Terimbas Omnibus Law. Pajak Provinsi terdiri dari enam jenis pajak dengan rincian sebagai berikut: 1. 0 KiB) PERDA 11 TAHUN 2011 TENTANG. Status kesehatan masyarakat sangat dipengaruhi oleh determinan sosial kesehatan, yang mencakup kondisi tempat manusia dilahirkan, tumbuh, hidup,. DPRD kemudian diatur lebih lanjut dengan undang-undang, terakhir melalui Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014. 10. CATATAN: Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 21 Juni 2018. kebakaran di daerah provinsi dan kabupaten/kota. Uang Refresentatif adalah tambahan uang saku yang yang diberikan kepada Bupati, Wakil. 13. Bupati dan wali kota dipilih secara langsung oleh rakyat lewat pemilihan kepala daerah (pilkada). Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 22 Tahun 2003 tentang Penyidik. Apabila rancangan diusulkan oleh DPRD Kabupaten/Kota maka proses penyusunan adalah: 1. bahwa dalam rangka meningkatkan kriteria penilaian. Memahami Tahapan dan Penerapan Peraturan Daerah Sesuai Kaidah. Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bogor No. Hal serupa terjadi di sebuah kota, dimana pemerintah dan DPRD telah mengesahkan sejumlah Perda mengenai hak dan perlindungan. 4. Properda Provinsi atau Peraturan Daerah Kabupaten/Kota yang disusun secara terencana, terpadu, dan sistematis. ketaatan dan kepatuhan dalam penerapan SPM dan atau NSPK, dalam. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 36 ayat (1) huruf d dan ayat (5) huruf b Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah disebutkan Lembaga Adat merupakan alat ukur kohesivitas sosial. Penegakan Perda Kabupaten/Kot a dan peraturan bupati/walikota c. Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Agustus 2020. Dalam melaksanakan tugas, gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat mempunyai wewenang, salah satunya adalah membatalkan Perda Kabupaten/Kota dan peraturan bupati/wali kota. 907, peraturan. Peraturan Daerah Kabupaten Jayapura No. Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan : 1. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota yang disusun secara terencana, terpadu, dan sistematis. Produk hukum daerah selain Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Daerah Kabupaten/ Kota mencakup juga peraturan yang ditetapkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Gubernur, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, Bupati/Walikota, Kepala Desa atau yang setingkat7. Contoh: Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pedoman Pembentukan Perundang-undangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik. b. kelembagaan kepariwisataan. penganutnya diwilayah Kabupaten/Kota; d. ibu kota kabupaten dengan ibu kota kecamatan, antaribu kota kecamatan, ibu kota kabupaten dengan pusat kegiatan lokal, antarpusat kegiatan lokal, serta jalan umum. Pemerintahan Daerah Provinsi Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 16. PERATURAN DAERAH KABUPATEN REMBANG NOMOR 2 TAHUN 2021 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH TAHUN 2021-2026 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI REMBANG, Menimbang : a. 5 2. Merujuk Undang-Undang No. Perda tentang Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan, dan/atau Perubahan Status Desa Menjadi Kelurahan (Pasal 14). Provinsi, Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);. Jika melanggar peraturan akan mendapatkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Medan. . Daerah provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota. Jenis-jenis Pajak Daerah dan Retribusi Daerah berbeda-beda. Sebagai contoh Peraturan Daerah Kota dan Peraturan Walikota adalah: 1. Undang-Undang, Rancangan Peraturan Daerah Provinsi, atau Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota sebagai solusi terhadap permasalahan dan kebutuhan hukum masyarakat. [7] Selain gubernur, berdasarkan Pasal 149 ayat (1) huruf c jo. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2019 Nomor 4); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKlLAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BOGOR dan BUPATI BOGOR. Bambang Setyadi, M. bahwa dalam rangka memberikan pedoman agar terwujud penyelenggaraan urusan pemerintahan. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008. 000 judul atau lebih b. Selain itu, Pemerintah Pusat dapat membatalkan Perda yang bertentangan dengan peraturan di atasnya. penyiapan laporan hasil evaluasi terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota tentang APBD, Perubahan APBD, Pertanggungjawaban; e. 32 Tahun 2004. . Batas-batas wilayah Provinsi Nusa Tenggara Barat terdiri dari: a. 8. Peraturan Daerah Kabupaten. Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2020 Nomor 2). bergerak dan tidak bergerak, personil, dokumen dan hutang piutang kabupaten/kota, yang akan dimanfaatkan oleh calon kabupaten/kota. Peraturan Daerah. Rancangan peraturan daerah tentang pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa telah disosialisasikan oleh Bagian Pemerintahan Desa kepada masyarakat Kabupaten Sleman melalui roadshow public hearing anggota DPRD Kabupaten Sleman di daerah pemilihan masing-masing pada akhir bulan Juli 2016 yang baru lalu. Kabupaten dan Peraturan Daerah Kota. Tata Urutan Perundang-undangan Sebelumnya Sebagai informasi juga, UU No. Daerah adalah Kabupaten. Daerah dalam Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018. Deskripsi Dataset. Peraturan Daerah Kota Bandung No. PENJABAT BUPATI, DAN PENJABAT WALI KOTA. Sysadmin Sabtu, 13 Agustus 2016 09:32. . materi yang akan. 2. Terkait fungsi pengawasan secara jelas dalam ketentuan Pasal 153 UU 23/2014 disebutkan bahwa pengawasan yang dilakukan oleh DPRD kabupaten/kota meliputi: pelaksanaan peraturan daerah kabupaten/kota dan peraturan bupati/wali kota; pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan lain. Proses Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBDPeraturan Menteri Keuangan Nomor 166/PMK. 6. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum (PerMen PU) No. PENYELENGGARAAN KEARSIPAN DI PROVINSI SUMATERA BARAT. standar jumlah dan kualitas personel/sumber daya manusia 1 pelayanan ketenteraman dan ketertiban umum c. A. Kota Semarang telah membuktikan dengan diakuinya oleh Kementerian Kesehatan RI penghargaan kota sehat dengan klasifikasi Padapa atau penghargaan Kota Sehat dalam pemantapan dari Kementerian Kesehatan. lanjut menjadi Peraturan Daerah tentang RPJP-D. manajemen pemerintahan desa; e. Daerah (RPJMD) Kab/Kota-Terintegrasikannya RPBD Kab/Kota dalam RPJMD yang berbasis kebencanaan 2 Menyusun kembali Rencana Tata Ruang Wilayah Kab/Kota dengan memperhatikan aspek kebencanaan-Pada tahun 2016 telah selesai diadakan sosialisasi bencana banjir di sekolah-sekolahpemerintahan yang diserahkan kepada daerah kabupaten/kota dan melaksanakan tugas pembantuan yang diberikan kepada daerah kabupaten/kota. 3. PERATURAN DAERAH KOTA CIMAHI NOMOR : 11 TAHUN 2008 TENTANG KECAMATAN DAN KELURAHAN DI KOTA CIMAHI DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentangPasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (“UU 12/2011”) mengatur bahwa: Jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan terdiri atas: Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang; Peraturan Daerah Kabupaten/Kota. Unduh. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.